izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi. infografis selanjutnya . izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi

Namun sudah cukup dengan pemenuhan standard dan juga Nomor Indusk Berusaha. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Pasal 13 Dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, penyelenggara jasa telekomunikasi menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan et lekomunikasi. Baca Juga OTT Minta Izin Bangun Infrastruktur Telekomunikasi. penyelenggara telekomunikasi dan yang dikelola oleh BTIP. Daerah Provinsi; dan/atau c. 2. Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berencana menyederhanakan lisensi bagi pemain Jasa Telekomunikasi melalui revisi Keputusan Menteri (KM) 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. U. Bagian Ketiga Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Pasal 12. a. Sistem Layanan Online Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi (e-Licensing) merupakan bagian dari sistem pelayanan publik yang dikembangkan oleh Direktorat. KOMINFO/09/2008; 18. Indeks Kepuasan Masyarakat. (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. 9. Peraturan. Transaksi Keuangan; dan/atau e. Izin penyelenggaraan jasa multimedia diterbitkan oleh Dirjen Postel, setelah pemilik izin prinsip dinyatakan lulus uji laik operasi (lebih lanjut tentang uji laik operasi ini dapat dilihat pada Siaran Pers No. KOMINFO/10/2008 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 8. Pihak Ketiga adalah selain Penyelenggara dan Pelanggan. Indeks Kepuasan Masyarakat. 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. Komitmen Layanan adalah kewajiban Penyelenggara Jasa Telekomunikasi untuk. Proses Permohonan Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi. (3) Tata cara dan persyaratan proses seleksi ditetapkan oleh Menteri. Pada tanggal 26 Juli 2013 Menteri Kominfo Tifatul Sembiring telah mengesahkan Peraturan Menteri Kominfo No. 6. 2. Surat KSWP (Konfirmasi Status. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Pasal 4 Dalam hal penyelenggara. Medan Merdeka Barat No 9 Jakarta Pusat. Jasa Telekomunikasi dikarenakan kapasitas jaringan yang tidak mencukupi dan/atau kebutuhan akan tingkat kepercayaan/keandalan jaringan yang lebih tinggi; b. Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar; b. Keputusan Menteri 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi merupakan salah satu Peraturan Menteri yang sangat mendesak untuk dilakukan penyesuaian dengan perkembangan dan evolusi di industri telekomunikasi. SANKSI ADMINISTRASI DAN KETENTUAN PIDANA. 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. Dalam regulasi tersebut, perusahaan reseller dapat menggunakan merek dagang jasa telekomunikasi yang dijual kembali dan dapat menambahkan merek dagang perusahaannya kepada pelanggan. Logistik; d. 7. (2) Penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus merupakan kegiatan usaha yang terpisah dari Penyelenggara jaringan yang sudah ada. 14 III. pemilik izin penyelenggara jasa internet teleponi. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Badan Hukum diberikan melalui OSS. 21 Tahun 2001 tentang. Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi sudah dapat menyediakan akses di daerah tersebut diatas, maka penyelenggara telekomunikasi khusus dimaksud tetap dapat melakukan penyelenggaraan jaringan. id : 10 hlm. menjual jasa telekomunikasi sesuai dengan satuan/paket dan harga produk yang telah ditetapkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi; 4. Setiap penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan wajib membayar BHP Telekomunikasi. PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI MENTERI PERHUBUNGAN, a. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, yang telah beberapa kali diubah dengan : a. 8. Jasa Telekomunikasi. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. Setiap penyedia menara telekomunikasi wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. KOMINFO/09/2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi; b. PENYELENGGARAAN JASA INTERNET TELEPONI UNTUK KEPERLUAN PUBLIK . AYU PUTRI MILANA. Dokumen. Judul. 8. (2) Kategori Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi terdiri dari 4 (empat) tahap termasuk dengan tahapan yang ada di OSS RBA, rincian tahapan beserta dengan SLA nya yaitu : Tahapan pendaftaran di OSS RBA (same day service) Tahapan evaluasi dokumen komitmen penyelenggaraan (3 hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap dan benar) Proses Permohonan Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Selengkapnya. Setiap penyelenggara jasa dan/atau jaringan Telekomunikasi yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan wajib membayar BHP Telekomunikasi dan Kontribusi KPU/USO. b. 9. tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31/PER/M. Pasal 8 Izin Penyelenggaraan Pos dapat mencakup layanan: a. (9) Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara, adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:. 000,- (Satu juta rupiah). (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan: a. Tematik. 25% dari pendapatan kotor. Penyelenggaraan telekomunikasi guna keperluan eksperimen diberi izin khusus untuk jangka waktu tertentu. pemilik izin penyelenggara jasa internet teleponi. (ISP) yang memiliki izin penyelenggaraan jasa akses internet (ISP). Mendaftarkan setiap stasiun bumi yang terkait dengan transponder. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; 11. BAB II PENYELENGGARAAN JASA. Pasal 9Penyelenggaraan Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional; Mengingat : 1. 9/PER/M. pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya provinsi sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio; e. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Jalan Medan Merdeka Barat No. Izin Penyelenggaraan Jasa Gerbang Akses Internet (Network Access Point/NAP) Tinggi: ULO Uji Petik: 82200: Izin Penyelenggaraan Jasa Pusat Panggilan Informasi (Call Center) Tinggi: ULO Uji Petik: 2: Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi: 61100: Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup melalui Media Fiber Optik Terestrial: Tinggi: ULO Uji Petik memperoleh Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. Komunikasi tertulis dan/atau Surat Elektronik; b. Lalu klik Buat Izin Baru. Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Ayat (1) Huruf a Penyelenggaraan jasa teleponi dasar adalah penyelenggaraan telepon, telegrap, teleks. 8. Kominfo/12/2006. 23. b) Keanggotaan IDNIC-APJII menjadi Anggota Penyelenggara apabila mendapatkan izin operasional/izin penyelenggaraan yang sudah berlaku efektif dari Pemerintah. penyelenggara jasa telekomunikasi belum dapat menyediakan akses di daerah tertentu, maka penyelenggara telekomunikai khusus. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Maklumat Layanan Pos. surat pernyataan hubungan afiliasi dengan perusahaan lain (pada tingkat direktur. 11. Deskripsi: Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan jasa jual kembali jasa telekomunikasi, seperti warung telepon (wartel) yang menyediakan jasa telepon, faksimili, teleks, dan telegraf, jasa jual kembali akses internet seperti Warung Internet/Internet Café dan jasa jual kembali jasa. Subjek. Pemberitahuan. Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi berdasarkan kontrak. b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN); b. 13. 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31/PER/M. - 6 -22. Penyelenggara. U. "Seluruh pendapatan dari pelaksanaan jual kembali (reseller) jasa telekomunikasi menjadi pendapatan dari dan dibukukan oleh. 105/DJPT. (3) Untuk menyelenggarakan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib mendapatkan izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi dari Menteri. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (Berita NegaraSalinan Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; Catatan: Seluruh dokumen tersebut diatas di-scan dan disimpan dalam bentuk *. Waktu pemenuhan komitmen (Jasa Telekomunikasi 6 bulan, Jaringan Telekomunikasi 1 tahun, Telekomunikasi Khusus 1 tahun) sejak SK Izin Penyelenggaraan Belum Berlaku Efektif terbit *) PM 7/2018 Pasal 23 Ayat (1) 3. Beberapa perusahaan jaringan di Indonesia sudah banyak yang menggunakan izin jaringan ini. serta kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan, ketertiban, keserasian lingkungan,. Kerjasama RtRwNet dengan ISP akan dituangkan didalam Penjanjian Kerjasama (PKS) yang dibuat Rangkap dua dengan materai. KOMINFO/3/2007 tentang Penggunaan Fitur Berbayar Jasa Telekomunikasi; 12. 7. 7. memperoleh Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. Peraturan Menteri ini ditetapkan pada dan mulai berlaku sejak tanggal 25 Januari 2010. Pasal 3 (1) Besaran BHP Telekomunikasi dipungut sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari pendapatan kotor Penyelenggaraan Telekomunikasi sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Gedung Utama Kementerian KOMINFO, Jalan Medan Merdeka Barat No. Pemohon adalah perseorangan, warga negara Indonesia, yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum Indonesia. 2. penyelenggara jasa teleponi dasar; 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13/P/M. 1 (satu) tahun sejak izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum diterbitkan. 9 6 Tata Cara Pengecekan Status. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; 6. Hasil analisis menunjukkan beberapa perizinan berusaha sektor jasa telekomunikasi tidak harus diitetapkan dengan Izin Penyelenggaraan, namun cukup dengan pemenuhan standar dan Nomor Induk Berusaha, seperti jenis kegiatan usaha jasa telekomunikasi berupa jasa panggilan premium (premium call), jasa konten SMS Premium, dan jasa panggilan terkelola. Tanggapan dan masukan dapat disampaikan melalui. Proses Permohonan Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. 2 Data Umum Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi. 23. Jakarta. 31//PER/M. 1 (satu) tahun sejak izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum diterbitkan. pemilik izin penyelenggara jasa internet teleponi. b) Keanggotaan IDNIC-APJII menjadi Anggota Penyelenggara apabila mendapatkan izin operasional/izin penyelenggaraan yang sudah berlaku efektif dari Pemerintah. J. Jasa telekomunikasi di Indonesia diantaranya adalah jasa telepon tidak bergerak, jasa telepon seluler, jasa interkoneksi, jasa layanan pesan singkat, faksimili, jasa layanan internet seluler, dan video call. 3/PER/M. Izin penyelenggaraan jaringan ini telah dibuka. Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah memiliki izin penyelenggaraan jasa televisi berbayar dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan/atau izin penyelenggaraan siaran televisi berlanggganan dari Departemen Penerangan. Jakarta. Perubahan. 27-01-2021 / 28-01-2021. III. 24. Pasal 12 Ayat 1 Yang dimaksud dengan memanfaatkan atau melintasi tanah. 6 (2) Kontribusi pelayanan universal sebagaimana dimaksud pada ayat. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang melakukan penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan telah memperoleh izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi. 1 Jumlah Izin Penyelenggara Jasa Telekomunikasi. (3) Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus, berlaku selama kegiatan/usaha tersebut masih ada dan tiap 3 (tiga) tahun dilakukan evaluasi. BAB II PENYELENGGARAAN JASA. Pihak Ketiga adalah selain Penyelenggara dan Pelanggan. Menurut Menkominfo, PT Indosat Tbk setelah merger dan akuisisi wajib memenuhi dua komitmen. 1 (satu) tahun sejak izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi diterbitkan; b. 7 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos Mencabut Pasal 5, Pasal 6 ayat (5), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 23,. 4 Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi 1. Ketentuan serupa juga disebut pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. Persyaratan Post Audit Izin Penyelenggaraan Pos. Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan/Pengundangan. - 4 - 14. Pada tahun 2001, Patrakom mendapat Izin Penyelenggaraan Jasa Internet dari Direktorat Jenderal Pos & Telekomunikasi (Ditjen Postel). Jenis. Izin penyelenggaraan. KOMINFO/3/2007 tentang Penggunaan Fitur Berbayar Jasa Telekomunikasi; 12. JARINGAN TETAP LOKAL BERBASIS PACKET SWITCHED. Akta pendirian perusahaan beserta pengesahan dari instansi yang berwenang b. diselenggarakan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi yang telah memiliki izin penggunaan kode akses jaringan dan bermaksud menyelenggarakan jenis. Izin / Keputusan / Daftar / Persetujuan Status Email Website Aksi; 1 PT Valas Makmur Jaya Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing 25/2/KEP. Indonesia, Kementerian Komunikasi dan. penyelenggara jasa telekomunikasi: 1. Jasa Telekomunikasi dikarenakan kapasitas jaringan yang tidak mencukupi dan/atau kebutuhan akan tingkat kepercayaan/keandalan jaringan yang lebih tinggi; b. Klasifikasi: KBLI2020. Pada 2020, izin penyelenggaraan telekomunikasi memang lebih banyak diberikan kepada perusahaan yang melayani jasa telekomunikasi. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi berdasarkan kontrak. Penyelenggaraan telekomunikais khusus 4. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021. 9 650 penilaian. Berlaku. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan. Pelayanan di bidang Telekomunikasi Khusus meliputi pelayanan Perizinan Telekomunikasi Khusus bagi Perseorangan, Instansi Pemerintah dan Badan Hukum. 4. Meningkatkan mutu Database Pemohon Izin dan Pemilik Izin Penyelenggaraan Layanan Jasa dan Jaringan Telekomunikasi di Direktorat Telekomunikasi. penyelenggaraan jasa telekomunikasi serta menyampakan data valid dan benar 13. Pasal 4 Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sesuai dengan besaran yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 67, hal. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang selanjutnya disingkat BRTI adalah Direktorat Jenderal. Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan JaringanSelain itu, izin penyelenggaraan jasa sistem komunikasi data PT Hutchison 3 Indonesia juga akan dialihkan menjadi izin penyelenggaraan jasa sistem komunikasi data PT Indosat Tbk. Perubahan serupa juga berlaku untuk regulasi penyelenggaraan jasa telekomunikasi, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Kominfo No. izin penyelenggaraan jaringan satelit bergerak 22. 9. Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar adalah Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang menyediakan Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) 602/0272/DPMPTSP/ PK I. U. Selain penyelenggaraan jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan penyelenggaraan jasa Telekomunikasi lain. 6) Sanggup memenuhi ketentuan penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan. KOMINFO/09/2008 tentang. 331 Tahun 2013 tanggal 24 September 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (Network Access Point) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.